"KLIK" KATA-KATA YANG BERWARNA DI AWALAN BERITA AGAR TERHUBUNG DENGAN TAUTAN BERITA ONLINE ■ "KLIK" BERANDA DIBAWAH JIKA INGIN BERITA PILIHAN LAIN ● DAN "KLIK" UNTUK PERBESAR GAMBAR DITAMPILAN MOBILE ☆☆☆☆

Wednesday, February 9, 2022

Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah Luruskan Isu di Wadas

Konferensi Pers Pemerintah Provinsi dan Polda Jateng tentang isu yang beredar terkait proses pengukuran lahan di desa Wadas, Purworejo. (Dok. Humas Polda Jateng)


PURWOREJO - Kepolisian Daerah (Polda) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan konferensi pers (konpres), di Aula Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/22) siang. Konpres itu, terkait isu yang berkembang selama proses pendampingan tim gabungan TNI-POLRI ketika BPN mengukur lahan milik warga desa wadas.

Konferensi pers dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo didampingi Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kepala Kantor Regional BPN Prov Jateng Dwi Purnama, Kasdam IV Diponegoro Brigadir TNI Parwito dan staf ahli Kemenko Marves.

Dalam penyampaiannya, Gubernur mengungkap kegiatan pengukuran lahan yang terjadi di desa Wadas, merupakan bagian dari proses pengerjaan proyek strategis nasional, yaitu pembangunan Bendungan Bener.

Gubernur Minta Maaf
Dari hal Itu, lanjut gubernur pengukuran lahan hanya kepada pemilik yang menyetujui tanahnya diukur oleh petugas BPN. Sementara mereka yang belum sepakat tidak ada pengukuran tanah.

"Jadi siapa yang setuju untuk diukur oleh BPN Jawa Tengah saja. Bagi mereka yang tidak, kami upayakan solusi dan tidak ada pengukuran," kata Gubernur Ganjar Pranowo.

Gubernur di konferensi pers juga mengucapkan permintaan maaf kepada penduduk Wadas. Jika ada ketidaknyamanan dalam proses pengukuran yang terjadi untuk pemilik lahan warga wadas yang setuju.

"Kepada warga di desa wadas Purworejo, saya Gubernur Jawa Tengah minta maaf atas proses pengukuran yang terjadi kemarin. Saya meminta maaf dan saya bertanggung jawab," katanya.

Sudah Kordinasi
Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa sebelum pengukuran di desa wadas, sudah ada pertemuan koordinasi melibatkan semua pihak

"Kami melibatkan Gubernur Jawa Tengah, pihak BWSO, BPN, Kementerian PUPR dan sebagainya untuk mencegah terjadinya kesalahan di lapangan," kata Irjen Pol Ahmad Lutfi.

Polda Jateng juga meluruskan masalah yang berkembang di masyarakat. Terutama adanya narasi yang beredar melalui media sosial dalam proses pengukuran BPN kepada pemilik lahan di desa wadas.

"Kami jelaskan isu ada polisi senjata lengkap di desa Wadas. Ada wanita dan anak serta lansia yang ditangkap hingga orang hilang. Semua akan saya jelaskan saat ini," kata Kapolda Jateng

Ada Gesekan
Kapolda menjelaskan isu pertama, bahwa kegiatan personel pada saat itu, adalah bertugas mendampingi BPN mengukur lahan warga. Aktivitas tersebut juga dihadiri oleh pemilik lahan untuk kepastian proses pengukuran.

"Tim pengukuran kami dampingi, masing-masing tim memiliki pendamping sekitar 20an. Jadi tidak benar bahwa ada ribuan polisi. Hanya 250 personel yang dikerahkan untuk menemani 10 tim dari BPN dalam proses mengukur area seluas 114 hektar, " katanya.

Kepolisian, Lanjut Ahmad Lutfi juga meluruskan bahwa jumlah itu sesuai dengan kemungkinan esensi ancaman. Saat mulai kegiatan, ancaman diperkirakan tidak akan terjadi dan secara umum kegiatan itu lancar.

"Akan tetapi dalam perjalanan, ada gesekan kontak antara 346 orang yang pro kepada 36 orang yang belum menerima. Jadi kami melakukan tindakan pengamanan dengan melindungi hak warga negara yang ingin tanahnya diukur, "jelas Ahmad Lutfi.

Dalam kejadian tersebut, Kapolda menerangkan sebanyak 64 orang diamankan. Kemudian dipastikan juga, untuk warga yang diamankan ke Markas Polres Purworejo, segera dilepas kembali.

Sesuai SOP
Isu selanjutnya, Kapolda memastikan bahwa tidak ada polisi yang menyerbu masjid. Bahwa yang terjadi adalah polisi melindungi warga kontra dari penduduk pro wadas yang mengejar.

Terkait isu warga hilang, Kapolda mengkonfirmasi bahwa tidak ada hal seperti itu. Polisi pada saat itu mengamankan salah satu warga wadas yang diduga menyebarkan foto-foto petugas dengan narasi kebencian.

"Ketika diamankan istrinya juga tahu, dan orang yang bersangkutan ketika diamankan juga ditanyai dengan perlakuan yang baik. Jadi isu orang hilang itu tidak benar," kata Kapolda.

Selain itu kegiatan yang dilakukan tersebut, menurut Kapolda sesuai dengan SOP. Dan prinsipnya, memfasilitasi kegiatan dalam proses pengukuran lahan. Insya Allah, besok akan selesai,"imbuh Kapolda Jateng. •••

No comments:

Post a Comment

Kolom komentar untuk menanggapi hal-hal yang positif

INSPIRATIF

Jelang Hari Jadi, Wali Kota Semarang Lebih Optimalkan Indeks Pembangunan Manusia

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat Apel, Rabu (2/3/2022) pagi. (Dok. Kominfo Kota Semarang/kabarku.net) Ditengah pendemi awal maret 20...

TERPOPULER