Komitmen Walikota Hendrar Prihadi di Sertifikasi Tanah

Secara simbolis, Ketua DPRD Kota Semarang menyerahkan sertifikat tanah warga Mangunharjo, Kota Semarang. (kabarku.net/ist)

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada 2022, direncanakan dapat sertifikasi tanah lanjutan, yang diserahkan oleh kantor pertanahan kota semarang atau BPN. Pada program pengajuan sertifikasi massal (PTSL) oleh warga dan pengembang.

DIKATAKAN Aris Wibowo, Ketua program sertifikasi massal (PTSL) Kota Semarang, untuk program pemerintah ini BPN kota semarang masih ada kendala, yaitu pendataan aset pengembang.

Disela kegiatannya, saat penyerahan sertifikasi untuk warga mangunharjo, Kota Semarang, Senin (14/2/2022). Dia menyebut program sertifikasi di kota Semarang juga akan selesai pada tahun 2022.

"Akan selesai di 2022, meski ada kendala. Yakni keberadaan aset pengembang yang belum dikirim kepada kami," katanya dari informasi keterangan di semarangkota.go.id pada hari Rabu (16/2/2022) pagi.

BACA BERITANYA : 

Program PTSL Kota Semarang

Ditarget Rampung di 2022

Hambatan penyerahan yang disampaikan Aris Wibowo, salah satunya adalah aset pengembang. Apabila pengembang segera tidak ada penyerahan, tentu belum dapat menerima sertifikat.

Rencananya ditahun ini, menurut Aris semua pengajuan program sertifikasi massal itu akan menjadi prioritas. Ia menyebut hal itu, karena KPK RI terus memantau kota semarang secara langsung.

"Total di 177 kelurahan ada 250 ribu lahan. Mengenai program sertifikasi masyarakat, akan diselesaikan pada bulan maret. Dan untuk pengembang yang telah mengirim, maka lebih memudahkan karena sudah memiliki sertifikat," ungkapnya.

Sementara itu, Ari juga menambahkan bahwa tahun 2021, BPN mencatat ada 50.000 bidang tanah yang disertifikasi. Dan tahun ini akan di kejar sekitar 30.000. Sehingga total program sertifikasi kota semarang berjumlah kurang lebih 80.000 sertifikat. 

Komitmen dan Memudahkan

Menjawab hal itu, Kusnandir yang saat ini Camat Tugu, juga menerangkan detail proses di setiap kelurahan. Dengan masing-masing kelurahan mencapai 500 orang. Itu disebut dari pendataan tujuh kelurahan, menjadi total kurang lebih 3,5 ribu yang mengajukan sertifikasi.

"Warga mengurusi mandiri bisa memakan waktu dan biaya. Sedangkan PTSL minim biaya. Kami mengetahui ada banyak penduduk yang tidak memiliki sertifikat, tentu saja, program ini sangat berguna," katanya.

Secara simbolis dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menyerahkan sertifikat untuk warga Mangunharjo. Kadarlusman pun mengungkap, bahwa pemerintah melalui PTSL memberi kuota mencapai 5.000 bidang. 

Dari kuota itu, lanjut Kadarlusman Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen lebih kepada publik. Sebagai contoh Walikota Semarang, yang akrab disapa Hendi. Dia berkomitmen dan memfasilitasi, maka kota Semarang saat ini menerima lebih banyak kuota.

"Ini komitmen bapak Hendi kepada warganya. Warga memiliki kemudahan legalisasi aset mereka. Dan saya tidak berharap warga memiliki kontroversi atau konflik soal tanah," kata kadarlusman yang akrab disapa Pilus. •••